KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NONMILITER KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA.

The circulation of narcotics is categorized as a transnational organized crime and a nonmilitary threat to national defense. Drug crime is an organized crime with a wide and secretive network, both nationally and internationally. The role of the National Narcotics Agency (BNN) is necessary to confront the increasing spread of drug trafficking in Indonesia. Confronting transnational crimes like drug trafficking requires more effective handling. This study discusses the policies and strategies of the BNN in facing the nonmilitary threat of transnational drug trafficking in Indonesia. The research employs a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study are as follows: (1) BNN implements the Prevention, Eradication of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking (P4GN) program as part of its policies and strategies, (2) Local Governments assign a role to BNN to advocate for policy adoption that supports P4GN activities and programs, (3) BNN can coordinate with District/City Governments through Regional BNN Offices (BNNK) in each area, (4) the synergy between BNN and Local Governments is hindered by the absence of local regulations governing joint activities, (5) the budget sharing process to support drug trafficking control activities is disrupted. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorganisis transnasional dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bersifat rahasia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) diperlukan untuk menghadapi permasalahan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin meluas. Dalam menghadapi kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba membuat penanganan permasalahan tersebut harus lebih efektif. Penelitian ini bertujuan membahas kebijakan dan strategi BNN dalam menghadapi ancaman non militer berupa kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah (1) Kebijakan dan strategi yang dilakukan BNN melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), (2) Pemerintah Daerah memberikan peran kepada BNN untuk mengadvokasi pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan dan program P4GN, (3) BNN dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui BNNK di masingmasing wilayah, (4) sinergitas yang dilakukan BNN dan Pemerintah Daerah terkendala dengan belum adanya Perda yang mengatur pelaksanaan kegiatan bersama, (5) proses sharing anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap narkoba terganggu. [ABSTRACT FROM AUTHOR]